Negara-negara moden Belgium, Belanda dan Luxembourg mula muncul daripada keberadaan politi Negeri-Negeri Pamah semasa akhir Abad Pertengahan sebagai wilayah-wilayah kekuasaan (fief) yang masih terkait dengan Kerajaan Perancis dan Empayar Suci Rom. Bahagian selatan dari wilayah tersebut yang meliputi Belanda Selatan, Keuskupan-Kepangeranan Liège, Kerajaan Stavelot-Malmedy, dan Kerajaan Bouillon telah terbagi baik secara politik maupun linguistik. Pembagian politik wilayah tersebut tidaklah sesuai dengan pembagian linguistiknya sehingga terdapat beberapa wilayah kekuasaan yang terbagi menjadi wilayah Alam Perancis (Francophone) dan Alam Jerman (Germania). Walaupun begitu, golongan aristokrat berkuasa atas wilayah tersebut yang biasanya menggunakan bahasa yang tidak sama dengan penduduk setempat tidak mengambil pusing perbedaan bahasa tersebut. Setelah Republik Belanda erpisah deripada badan negeri-negeri pamah ini pada tahun 1581, penggunaan Bahasa Perancis oleh kalangan kelas atasan semakin meningkat di wilayah Belanda Selatan hasil pengaruh dari bangsawan Habsburg dan invasi Perancis. Penggunaan Bahasa Perancis tersebut tidak hanya digunakan di dalam pengadilan tetapi juga digunakan dalam bidang administrasi dan politik.

Perselisihan antara para penutur bahasa-bahasa Perancis dan Belanda meningkat setelah kemerdekaan Belgium di tahun 1830. Saat itu, penduduk Belanda Selatan memberontak terhadap hegemoni baru dari provinsi-provinsi wilayah utara Kerajaan Bersatu Belanda. Belgium yang baru merdeka ini menjadi negara penyangga antara Perancis dan Belanda yang terdiri atas provinsi-provinsi yang penduduknya merupakan penutur Bahasa Perancis mahupun Bahasa Belanda. Saat itu, Bahasa Perancis menjadi satu-satunya bahasa resmi yang digunakan. Penduduk penutur Bahasa Belanda mulai menuntut hak yang sama pada akhir abad ke-19 tetapi baru mulai diterima secara bertahap di abad ke-20. Baru pada tahun 1967 Perlembagaan Belgium yang berbahasa Belanda disahkan.[5] Kesenjangan sosioekonomi yang menampak sejak terbentuknya negara Belgium moden ini mula memecahbelahkan antara kedua komunitas penutur bahasa ini.

Mulai tahun 1960-an, pembagian wilayah dibuat berdasarkan perbedaan linguistik. Hasilnya, kaum minoritas di beberapa wilayah mengklaim kehilanggan hak-haknya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam bidang politik, selain perbedaan ideologi kiri dan kanan, terjadi juga perbedaan berdasarkan linguistik sehingga menyebabkan sistem kepartaian ganda yang mempersulit pembentukan koalisi di tingkat nasional. Krisis pembentukan pemerintahan koalisi paska pemilu tahun 2007, ditambah dengan permasalahan distrik elektoral Brussels-Halle-Vilvoorde yang belum terselesaikan dan bangkitnya partai-partai politik ekstremis, telah menambahkan ketegangan pada masalah ini. Namun, mayoritas rakyat Belgium tetap mendukung untuk tetap bersatu.[6] Pendukung persatuan (unitaris) mengklaim bahawa monarki, institusi nasional yang kuat, dan kepentingan geopolitik tentang linguistik dan etnis di Brussel merupakan elemen pemersatu Belgium. Sementara itu, separatis mengklaim bahawa faktor-faktor tersebut ditambah hutang negara yang cukup besar merupakan elemen yang mendukung bahawa perpecahan tidak terhindarkan. Beberapa pengamat politik mengemukakan pendapat bahawa pemisahan Belgium dapat menjadi pukulan bagi Uni Eropa sebagai contoh di mana beragam budaya bekerja sama.[7]